Bengkulu GarbetaNews.Com – Sorotan terkait dugaan rusaknya kawasan hutan dan dijadikan perkebunan sawit menjadi fokus utama Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB). Dimana kehadiran koorporasi atau Perusahaan Perkebunan Sawit dinilain menambah sederetan permasalahan yang belum di tuntaskan dan menjadi PR utama bagi aparat penegak hukum.
Fokus pada perusahaan Perkebunan Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang sebelumnya dilaporkan oleh Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) ke Polda Bengkulu atas Dugaan Perambahan Kawasan Hutan yang dijadikan Perkebunan Sawit tanpa izin pada kawasan hutan Produksi Yang dapat dikonversi (HPK) pada Register 71 pada Kawasan Hutan kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu utara.
Bertahun tahun kawasan hutan di buka dengan jumlah ratusan hektar dijadikan perkebunan sawit, tetapi semua pihak terkesan diam dan bungkam, seakan tidak tau dan membiarkan dan terkesan melindungi, ini jelas bertentangan dengan undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta Undang Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan. ini disampaikan kordinator FABB dedi Mulyadi kepada awak media.
” kita berharap Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Polda Bengkulu menindaklanjuti laporan dari kita FABB, ini bukan persolan yang baru, tapi persolan ini sudah berlarut larut sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, dan sudah jelas jelas PT. SIL buka kawasan hutan tanpa izin tetapi sampai hari ini terkesan dibiarkan, Masyarakat yang mencari berondol sawit di tangkap di tangkap, masyarakat buka kebun dikawasan hutan di penjarakan, tetapi perusahaan buka kawasan hutan di jadikan perkebunan sawit ratusan hektar di biarkan, ada apa dengan penegakan hukum di provinsi bengkulu ini ? undang undang sangat jelas mengaturnya atas pelanggaran yang telah dilakukan” , Ungkapnya dengan nada kesal.
dijelaskan juga olehnya bahwa PT. SIL sudah membuka kawasan hutan pada kawasan hutan Produksi Yang dapat di Konversi pada register 71 Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah puluhan tahun, sebelunya kawasan tersebut berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berubah status hutan HPK setelah tahun 2013 dengan jumlah kurang lebih 750 Hektar dengan umur sawit diperkirakan 15 – 25 Tahun, tanpa memiliki HGU dan masih berstatus kawasan Hutan Hingga saat ini, dan pada bulan juni tahun 2025 Kita sudah sampaikan Laporan Ke kejati Bengkulu dan dari pihak kejati bengkulu mengarahkan agar laporan disampaikan ke pihak polda bengkulu.
Terkait dugaan perambahan Kawaan Hutan, awak media mencoba Menghubungi Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, hingga Berita ini di tayangkan pihak DLHK belum dapat di hubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Reporter : CND
Editor : FAG
