REJANG LEBONG GarbetaNews.Com – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong baru saja usai menggelar agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026). Namun, suasana di koridor gedung legislatif justru semakin hangat ketika langkah kaki Lidya Marlina, S.H. keluar dari pintu ruang sidang. Srikandi Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sala-satunya keterwakilan perempuan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rejang Lebong ini langsung dihadang oleh awak media.
Lidya melayani wawancara cegatan (doorstop) tersebut dengan sikap yang ramah namun memancarkan ketegasan seorang legislator . Awak media cecar mempertanyakan alasan di balik catatan dewan yang disampaikannya dalam sidang paripurna—sebuah catatan yang dinilai banyak pihak sebagai teguran terbuka yang sangat berani terhadap kinerja pemerintah.
Kepada para jurnalis, perempuan yang dikenal sangat vokal dan konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Rejang Lebong ini, membeberkan fakta mendasar yang memicu sikap kritisnya di dalam forum formal tadi. Bagi Lidya, setiap angka yang tertera di dalam draf anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi pajangan administrasi, melainkan harus memiliki ikatan batin dengan kondisi riil di tengah masyarakat.
“Setiap kali kami turun ke lapangan melalui agenda reses, masyarakat menyampaikan langsung keluhan, , dan harapan nyata mereka kepada kami selaku wakilnya. Mereka tidak butuh janji-janji manis di atas kertas. Oleh karena itu, sebelum keputusan ketok palu anggaran ini diambil, seluruh usulan program harus sinkron dengan fakta yang terjadi di lapangan. Harus sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Rejang Lebong, bukan atas dasar keinginan subjektif tertentu,” ujar Lidya dengan tatapan meyakinkan di hadapan kamera awak media.
Sebagai sala-satunya perempuan yang duduk di meja sakral Badan Anggaran, Lidya menyadari betul bahwa pundaknya memikul tanggung jawab moral dan politis yang berlipat ganda. Tuntutan transparansi data yang ia gaungkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bukan tanpa alasan. Ia menolak keras pola pembahasan anggaran yang terkesan terburu-buru.
“Saya ingin menegaskan kepada rekan-rekan media, bahwa saya berada di sini benar-benar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Menjadi anggota dewan bukan sekadar datang, duduk, dan menyetujui anggaran secara buta. Saya memiliki kewajiban konstitusional untuk menguji, membedah, dan memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan atau salah sasaran,” tegas politisi perempuan berlatar belakang hukum tersebut.
Lebih lanjut, Lidya menyampaikan harapannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang akan disahkan ke depan nanti benar-benar memiliki daya serap yang tinggi dan menyentuh sektor-sektor krusial. Ia tidak ingin melihat adanya program kerja yang mubazir atau tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga di tingkat bawah, terutama di wilayah konstituennya di Dapil 1.
“Masyarakat saat ini sudah sangat cerdas. Ketika program tidak berjalan di lapangan, mereka akan menagih janji itu kepada kami. Lalu bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkannya jika sejak awal pembahasan data-data tersebut blm dapat kami terima secara utuh Mari kita ubah sistem penganggaran ini agar lebih sehat, transparan, dan berpihak penuh pada kepentingan publik,” tambahnya menutup sesi wawancara.
Aksi berani dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Lidya Marlina usai sidang paripurna ini seolah menegaskan kembali posisinya di parlemen. Ia bukan sekadar pelengkap kuota keterwakilan gender, melainkan benteng aspirasi rakyat yang bernyali dan siap pasang badan demi tegaknya keadilan anggaran di Kabupaten Rejang Lebong






