Bengkulu GarbetaNews.Com – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) senin 16/11/2024 melaksanakan Aksi Lanjutan guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan korupsi pada pemerintah daerah di Provisi Bengkulu.
dalam aksunya didepan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Forum aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) Menyoroti 3 Mega Proyek di Provinsi Bengkulu diantaranya :
- Proyek Balai/Gedung Merah putih di Pemerintah Kota Bengkulu yang di Bangun menghabiskan Anggran Rp. 70 milyar dari Tahun 2022, 2023 dan 2024.
- Proyek Blungguk Poin Tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp. 10, 5 Milyar
- Proyek Rehabilitasi Mes Pemda yang dijadikan kantor Walikota Bengkulu tahun 2026, dengan anggaran 14,4 Milyar
Dalam Orasinya kordinator FABB Dedi Mulyadi Menyampaikan bahwa ” kita menyoroti ada tiga Proyek besar yang nilainya puluhan milyar, diduga tiga proyek besar ini diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang pertama terkait proyek balai atau gedung merah putih yang dibangun 3 Tahap dengan anggaran Rp. 70 Milyar, jika dilihat dari sisi azasmanfaat dengan menggunakan anggaran puluhan milyar sangat di sayangkan jika hanya di fungsikan untuk tempat wisata sedangkan tujuan dari pembangunan untuk pusat pemerintahan kota bengkulu, selanjutnya terkait dengan proyek blungguk poin yang bertepatan didepan kejaksaan tinggi bengkulu dengan anggaran Rp. 10,5 Milyar yang dugaan kita ada mark – up, dan terakhir terkait proyek rehhabilitasi mes pemda provinsi yang di hibahkan ke Pemerintah kota bengkulu dan akan di jadikan kantor Walikota Bengkulu, mulai dari proses hibah dan penganggaran diduga telah melanggar permendagri nomor 07 Tahun 2024 dan Perda nomor 4 Tahun 2021 tentang tata ruang, kita berharap aparat penegak hukum untuk memeriksa tiga proyek tersebut. Jelasnya dengan Tegas.
di akhir orasinya kordinator FABB Meminta juga agar penegakan hukum di provinsi bengkulu ini bebas dari intervensi maupun kepentingan maka meminta kepada kejaksaan tinggi bengkulu dan seluruh kejaksaan negeri kabupaten kota untuk tidak meminta ataupun menolak anggaran hibah dari anggarn APBD sebab hibah tersebut patut di curigai sebaagai bentuk upaya untuk menutupi kasus kasus hukum pada pemerintah daerah.
Reporter : CND
Editor : FAG






