BENGKULU – Anggota DPD RI/MPR RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyerap aspirasi masyarakat Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, melalui kegiatan yang melibatkan anak-anak dan masyarakat, Rabu (5/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Desa Malakoni tersebut dikemas melalui berbagai lomba anak sebagai ruang interaksi sekaligus penjaringan aspirasi.
Selain menjadi kegiatan edukatif dan rekreatif, agenda tersebut dimanfaatkan untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kepemudaan, serta pembangunan sosial di Pulau Enggano. Aspirasi disampaikan oleh masyarakat, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah desa.
Di bidang pendidikan, masyarakat meminta peningkatan sarana dan prasarana sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas olahraga. Penambahan tenaga pendidik, khususnya untuk mata pelajaran tertentu, juga dinilai masih diperlukan.
Akses internet menjadi kebutuhan lain yang disampaikan masyarakat. Ketersediaan jaringan yang memadai diharapkan dapat mendukung pembelajaran digital sekaligus memperluas akses siswa terhadap sumber informasi dan pendidikan.
Masyarakat juga mengusulkan penambahan beasiswa bagi siswa berprestasi maupun anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak Enggano mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik.
Untuk mendukung tumbuh kembang anak, masyarakat meminta penyediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak. Mereka juga mendorong kegiatan positif bagi anak dan remaja digelar secara rutin, seperti lomba, pelatihan keterampilan, seni, dan olahraga.
Pembinaan organisasi kepemudaan turut menjadi perhatian. Organisasi pemuda diharapkan dapat diperkuat sebagai wadah pengembangan karakter sekaligus menyalurkan potensi generasi muda di Pulau Enggano.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan program pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pelayanan kesehatan berkelanjutan. Penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Enggano juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan.
Masyarakat turut mendorong pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha keluarga. Dukungan terhadap kegiatan sosial dan budaya serta organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan perlindungan anak juga dinilai perlu diperkuat.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, seluruh masukan akan diinventarisasi dalam laporan hasil KUNDAPIL. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, sementara koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan dilakukan untuk kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah.
Di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, pemerintah didorong meningkatkan fasilitas pendidikan dan ruang bermain anak, menggelar pembinaan bakat secara berkala, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendukung organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam pembinaan generasi muda.
Pada tingkat provinsi, pemerintah diharapkan memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk pemenuhan tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran. Pengembangan prestasi anak dan pemuda di bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya serta peningkatan layanan kesehatan dasar dan perlindungan anak di Enggano juga menjadi rekomendasi.
Sementara di tingkat pusat, pemerintah didorong memperluas dukungan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Perluasan akses beasiswa dan program afirmasi pendidikan, penguatan kebijakan pencegahan stunting, serta program pemberdayaan pemuda dan pengembangan bakat anak juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Kegiatan yang berlangsung pukul 15.30 hingga 18.00 WIB tersebut menjadi bagian dari agenda KUNDAPIL Destita di Pulau Enggano. Melalui kegiatan yang melibatkan anak-anak dan masyarakat secara langsung, Destita menghimpun berbagai kebutuhan yang akan menjadi bahan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.
