Bengkulu GarbetaNews.Com – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) Hari ini lakukan unjuk rasa di tiga titik lokasi di provinsi bengkulu, ketiga titik lokasi yaitu di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Di DPRD Provinsi Bengkulu dan Di Depan Kantor Gubernur Bengkulu.
Pantauan awak media di lapangan, aksi yang dilakukan Forum aktivis Bengkulu bersatu di muali mulai jam 10:00 Wib sejak keberangkatan dari sekretariat FABB di jalan depati payung negara di kelurahan betungan kota bengkulu.
Ratusan Masa FABB yang merupakan perwakilan hampir keseluruhan dari kabupaten dan kota se-provinsi bengkulu meyampaikan aspirasinya sebagaiman bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan gubernur Bengkulu dan wakil Gubernur Bengkulu.
Dalam Orasinya didepan Kejaksaan Tinggi Bengkulu , menyampaikan terkait penegakan hukum di Provinsi Bengkulu yang dinilai belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, dimana aparat penegak hukum dinilai tebang pilih dalam penuntasan persoalan hukum, sebagaimanan disampaikan dalam Orasinya ketua FABB Herman Lufti ” Kami menilai pihak kejati bengkulu tidak adil dalam penuntasan persoalan hukum dimanan dugaan keterlibatan helmi hasan yang saat ini menjabat sebagai gubernur bengkulu yang diduga telah menerima aliran dana pada kasus THL PDAM K0ta Bengkulu hingga hari ini tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana fakta persidangan yang dijelaskan oleh saksi bahwa helmi hasan menerima aliran dana tersebut ditambah lagi sebagaimana penjelasan amar putusan pengadilan terkait keterlibatan saudara helmi hasan, kami meminta agar proses hukum terkait dugaan keterlibatan helmi hasan dapat segera dilakukan agar penegakan hukum benar benar dilakukan sebagai bukti bahwa proses hukum tidak tebang pilih Jelasnya dengan Tegas
Masa aksi FABB juga menghampiri Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, seteah istirahat siang sekitar jam 12;30 Wib melakukan Aksi melakukan orasi, dalam orasinya masa FABB meminta Anggota DPRD Provinsi Bengkulu agar segera membentuk Pansus DPRD Provinsi Bengkulu untuk membahas segala persoalan terkait kepemimpinan gubernur bengkulu yang dinilai gagal memimpin provinsi bengkulu, dalam orasinya Kordinator Lapangan FABB menyampaikan bahwa Kekecewaan terhadap DPRD Provinsi Bengkulu dimana dari 45 Orang Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang merupakan sebagai wakil masyarakat yang ada hanya 9 Orang diantaranya Edwar Samsi (PDIP), Susman Hadi (Golkar), Suprisman (PAN), Barli Halim (PDIP), Husein (HANURA), DAYAT (PAN) dan beberapa anggota DPRD Lainnya.
Kordinator FABB Dalam Oransinya Menyampaikan ” Kami hari ini datangi gedung DPRD Provinsi Bengkulu meminta pertanggung jawaban dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang merupakan wakil Masyarakat se-provinsi bengkulu dari berbagai dapil , kami meminta pertanggung jawaban sebagai wakil rakyat terhadap berbagai macam persoalan pemerintahan saat ini, kami menyampaikan bahwa Gubernur Bengkulu dan wakil Gubernur Bengkulu telah gagal memimpin, belum ada program sebagaimana jansi kampanye yang dipenuhi malah gubernur bengkulu sibuk sendiri dan sering meninggalkan tugas sebagai gubernur bengkulu, maka kata untuk gubernur dan wakil gubernur yaitu mundur atau di mundurkan secara paksa” Tegasnya
Aktivis dari kabupaten rejang lebong saudara Ishak Burmansyah (Burandam) juga menyaampaikan orasi didepan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam orasinya menyampaikan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu harus tegas dalam menjalankan tugasnya pada bidang pengawasan mulai dari persoalan beberapa program pemerintah provinsi yang dinilai gagal, di kabupaten rejang lebong yaitu terkait percetakan sawah baru seluas 800 Hektar yang tidak mendapatkan air sehingga tidak dapat berjlan sebagaiman tujuan program percetakan sawah baru dan harus diproses secara hukum mengingat menggunakan anggaran uang negara. Jelasnya
setelah orasi didepan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, ratusan masa aksi melanjutkan orasi didepan kantor gubernur bengkulu, dari orasi dari perwakilan aktivis semua terfokus pada kepemimpinan gubernur bengkulu selama kurang lebih 1 Tahun 6 bulan yang dinilai gagal , kehadiran kepemimpinan helmi mian dinilai bukan memberikan perubahan menuju masyarakat provinsi bengkulu yang sejahtera, tetapi menambah persoalan baru dan dinilai telah mempermalukan serta membuat kondisi perekonomian masyarakat provinsi bengku semakin terpuruk, janji bantu rakyat dibaratkan janji busuk janji palsu hanya untuk kepentingan pribadi gubernur dan wakil gubernur, masa aksi meminta agar gubernur dan wakil gubernur bengkulu untuk mundur dari jabatannya.
Reporter : CND
Editor : Agus
