Bengkulu GarbetaNews.com – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan negeri Kota Bengkulu Provinsi bengkulu 11/05/2026.
dalam Aksinya beberapa aktivis se-provinsi bengkulu menyampaikan berbagai tuntutan dari berbaagai daerah kabupaten kota di provinsi bengkulu dalam upaya menyoroti proses penegakan hukum dan penindakan tindak pidana korupsi yang diduga masih lamban dan terdapat ketimpangan.
Ketua Forum Aktivis Bengkulu Bersatu saudara Herman Lufty yang di dampingi kordinator lapangan Dedi Mulyadi menyampaiak kepada awak media, hari ini (11/05/2026) kembali lakukan aksi di depan pengadilan negeri kota bengkulu dan Kejaksaan tinggi bengkulu guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum dan penindakan tindak pidana korupsi yang kami nilai masih tebang pilih, mengapa kami sampaikan demikian seperti hal dalam kasus perkara THLT PDAM Kota Bengkulu, dimana dalam persidangan keterangan saksi menjelaskan adanya aliran dana kepada saudara helmi hasan saat menjabat sebagai walikota bengkulu, tetapi kenapa hakim tidak mau menghadirkan helmi hasan dalam sidang, ada apa ini, apa hakim takut dengan helmi hasan, jelasnya.
dijelakan juga oleh kordinator aksi, selain proses hukum yang melibatkan gubernur aktif helmi hasan terkait kasus suap THLT PDAM Kota Bengkulu kita juga menyuarakan beberapa proses hukum yang kami menduga ada hal hal yang janggal dalam proses penegakan hukum diantaranya terkait Proses hukum Tambang Batu Bara PT. RSM dimana pihak aparat penegak hukum menyampaikan kerugian negara yang timbul sebesar Rp. 500 Milyar dan setelah penangkapan tersangka lainnya disampaiakan juga kerugian negara mencapai 1,8 Triliun, tetapi yang jadi sorotan kita kenapa jaksa penuntut umum hanya menuntut 4 Tahun Penjara, apa ini namanya keadilan hukum dimata masyarakat, teganya
dalam orasi forum Aktivis bengkulu Bersatu, beberapa sorotan terkait permaslahan permaslah yang ada di provinsi bengkulu diantaranya terkait perambahan kwasan hutan oleh PT. sandabi Indah Lestari di Kawasan Hutan produksi register 71 tanpa izin dan HGU di kabupaten bengkulu utara, Perkebunan Sawit Tanpa HGU PT. Dinamika Selaras Jaya Di wilayah Bengkulu Selatan dan Kaur, PT. RAA di Bengkulu Tengah.
salin permasalahan perkebunan ada juga disampaikan terkait dugaan koruspi terkait anggaran dana DAK Tahun 2023, 2024, 2025 Pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Dugaan Korupsi di kabupaten rejang lebong, Kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu tengah.
para aktivis yang mewakili beberapa wilayah di provinsi bengkulu ini berharap agar bapak kepala kejaksaan tinggi bengkulu yang baru, dapat menuntaskan laporan masyarakat yang selama ini mandeg atau tanpa kejelasan, transparan agar penegakan hukum di provinsi bengkulu ini benar benar adil bagi masyarakat.
Reporter : CND
Editor : Agus
