Kota Bengkulu GarbetaNews.com – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) menyoroti terkait rehabilitasi ex. Mes pemda Provinsi Yang dihibahkan untuk dijadikan Kantor Walikota Bengkulu oleh Pemerintah Kota Bengkulu masih menjadi sorotan, dugaan kuat mulai dari proses hibah hingga penganggaran yang diduga melanggar perda Nomor 4 Tahun 2021.
Proyek rehabilitasi gedung Ex Mes Pemda Provinsi yang akan dijadikan Kantor Walikota Bengkulu kini menjadi sorotan. Proyek dengan nama Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Walikota itu diduga melanggar Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, proyek ini dibiayai APBD Kota Bengkulu Tahun 2026 senilai Rp 14.463.198.000,00, dengan waktu pelaksanaan 170 hari kalender. Pelaksananya CV. Bangun Mega Utama, dengan Konsultan Pengawas PT. Pribia, di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu.
Dari pantauan di lokasi, gedung Ex Mes Pemda Provinsi Bengkulu tersebut kini tengah diubah. Scaffolding masih terpasang di hampir seluruh sisi, dan pekerja masih menyelesaikan bagian fasad dan atap.Persoalan muncul karena alih fungsi Ex Mes Pemda menjadi kantor pemerintahan skala kota diduga tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam Perda RTRW No. 4 Tahun 2021.
Jika dugaan itu benar, maka perubahan fungsi bangunan tersebut seharusnya didahului dengan revisi Perda dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sah, bukan langsung direhabilitasi dengan anggaran belasan miliar.Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Kota Bengkulu belum berhasil dikonfirmasi terkait dasar hukum alih fungsi Ex Mes Pemda tersebut, serta proses penganggaran proyek Rp 14,4 miliar itu. Masyarakat mendesak pemerintah membuka dokumen KKPR, kajian alih fungsi, dan dokumen pengadaan agar proyek ini terang benderang dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Informasi geospasial pada basis data resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperlihatkan status zonasi kawasan eks Mess Pemda di Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.
Sebelumnya, dikutif dari pernyataan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu sebelumnya, Devi Windya Kusuma Candra, dalam video resmi pemerintah daerah mengeklaim proyek rehabilitasi menjadi Kantor Wali Kota tersebut tidak melanggar tata ruang.
“Setelah di-overlay terhadap peta RTRW tersebut, hasil identifikasi terhadap RTRW bahwa lokasi koordinat berada pada pola ruang kawasan pariwisata yang di ketentuan umum peraturan zonasi pada peta warna merah muda dan tidak termasuk dalam kawasan sempadan pantai pada peta RTRW berwarna hijau, sehingga bangunan mess tidak melanggar RTRW Kota Bengkulu 2021–2041,” jelas Devi dalam keterangannya.
Devi menambahkan bahwa pembangunan gedung perkantoran diperbolehkan bersyarat sesuai Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ratu Gading Segarapati.
apa yang di sampaikan kabid tata ruang pemerintah kota bengkulu berbeda dengan penelusuran data geospasial pada portal resmi Gistaru ATR/BPN menunjukkan catatan teknis yang berbeda.
Pada sistem informasi penataan ruang nasional tersebut, koordinat tapak gedung eks Mess Pemda secara eksplisit tercatat masuk dalam “Kawasan Sempadan: Sempadan Pantai“.
Tak hanya klausul sempadan pantai, basis data ATR/BPN turut memuat catatan kerawanan bencana alam yang cukup serius pada lokasi tersebut.
Dalam kolom indikasi bencana, tapak kawasan terdata berada pada zona Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, serta Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tingkat Tinggi.
Sementara itu, sinkronisasi melalui portal Bhumi ATR/BPN mencatat areal tanah memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00028 dengan Tipe Hak Pengelolaan (HPL) seluas 81.100 meter persegi berkategori Areal Penggunaan Lain (APL).
jika terkait kebutuhan kantor walikota, pemerintah kota sudah memiliki kantor walikota di kelurahan bentiring kecamatan muara bangkahulu, dan juga pemerintah kota juga sudah membangun gedung merah putih dipekan sabtu yang tujuan awalnya untuk pusat pemerintahan dengan anggaran puluhan milyar. lantas sekarang rehab mes pemda yang mau dijadikan lagi kantor walikota dengan anggaran belasan milyar tujuannya apa, agar kelihatan punya kantor yang megah, ini yang di sampaiakn kordinator FABB saudara dedi mulyadi.
Forum aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) meminta Aparat Penegak hukum untuk menyelidiki Proses mulai dari proses hibah hingga penganggaran terkait rehabitasi Mes Pemda Provinsi yang akan di jadikan kantor walikota bengkulu.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi lebih lanjut pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu guna memperoleh klarifikasi teknis mengenai perbedaan pembacaan peta zonasi dan aspek mitigasi bencana.
Reporter : CND
Editor : FAG
