BENGKULU Garbetanews.com Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) dalam waktu dekat akan menggelar hearing atau dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Agenda ini untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait sejumlah kasus yang tengah mencuat di Provinsi Bengkulu.
Ketua FABB menyampaikan bahwa hearing akan dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah poin pertanyaan untuk disampaikan ke pimpinan dan komisi terkait.
“Kita dari FABB akan mengadakan hearing ke DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana Surat yang sudah kita layangkan ke DPRD Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani Ketua Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) saudara Herman Lufti dan Kordinator saudara Dedi mulyadi tertanggal 26 Mei 2026. Tujuannya jelas, menanyakan langsung terkait beberapa permasalahan yang sudah mencoreng atau memalukan nama Provinsi Bengkulu, diantaranya terkait Kasus kasus yang diduga melibatkan nama Gubernur bengkulu seperti aliran dana kasus THLT PDAM Kota Bengkulu, Kasus Minyak Goreng Bengkulu Merah Putih (BMP),” ujar perwakilan FABB, Rabu 22/6/2026.
FABB menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait proses hukum dan kebijakan pemerintah daerah. Sejumlah kasus yang disorot FABB antara lain terkait pengelolaan APBD, proyek strategis, serta pelayanan publik yang dinilai belum optimal.
“Kami tidak ingin ada kasus yang mengendap tanpa kejelasan. DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa menjadi jembatan aspirasi dan pengawas jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Hearing ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan aktivis. FABB berharap DPRD bisa memberikan jawaban terbuka, tidak hanya secara administratif tapi juga substansi.
Selain menanyakan kasus, FABB juga akan mendorong DPRD agar lebih aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Menurut FABB, komunikasi dua arah diperlukan agar kebijakan daerah tepat sasaran.
“Kami siap jadi mitra kritis. Kalau ada kebijakan yang pro rakyat, kita dukung. Tapi kalau ada yang menyimpang, kita juga harus bersuara,” lanjutnya.
Pihak DPRD Provinsi Bengkulu belum memberikan konfirmasi terkait jadwal hearing dari FABB. Namun, Sekretariat DPRD menyatakan setiap aspirasi masyarakat akan difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah FABB ini mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Warga menilai hearing penting agar tidak ada informasi simpang siur di tengah publik terkait isu-isu daerah.
Hearing FABB ke DPRD Provinsi Bengkulu dijadwalkan berlangsung pekan depan sesuai tanggal surat yang tertulis Senin ( 8/6/2026). Hasil dari hearing tersebut akan disampaikan kembali ke publik oleh FABB.
Setelah melaksanakan Hering nanti ( SP- tim/CND)
