Lebong (Topos) GarbetaNews.Com – Menjadi sorotan bagi Masyarakat, Terkait Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri 39 Desa Talang Baru II kecamatan Topos Kabupaten Lebong Tahun Anggran 2026.
diketahui rehabilitasi SDN 39 Lebong mendapatkan Anggaran Rp. 1, 13 Milyar di tahun 2026 yang bersumber dari anggaran APBN melalui kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam pelaksanaan dilapangan awak media menemukan beberapa kejanggalan dan keluhkan oleh masyarakat desa Talang Baru, mulai dari tenaga kerja hingga terkait ditunjuknya salah satu guru sebagai ketua Panitia Pembangunan Satuan Penendidikan (P2SP) ini informasi dari masyarakat yang namanya tidak mau disebutkan.
untuk memastikan temuan awak media di lapangan, awak media mengkonfirmasi terkait apa yang menjadi sorotan di tengah tengah masyarakat, mengkonfirmasi melalui pesan singkat Whatsaap kepala sekolah SDN 39 Lebong ibu Dwi Puspita sari , S.Pd menjelaskan ” Bahwa Benar SDN 39 Lebong mendapatkan Kegiatan rehabilitasi sekolah melalui Program Revitalisasi Sekolah Dengan Anggaran Rp. 1,13 Milyar, masa Kerja 120 Hari dan Sebagai pelaksananya adalah P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) yang merupakan Salah Satu guru di SDN 39 Lebong ya itu bapak Awaludin ”
ketika awak Media mempertanyakan dasar penunjukan salah satu guru sebagai Ketua P2SP, sebagaimana ketentuan dalam juknis yang di keluarkan kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa ketua P2SP wajib di jabat oleh unsur masyarakat setempat, kepala sekolah tidak menjawab.
perlu diketahui Penunjukan guru sebagai Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Aturan dan Ketentuan yang Dilanggar
* Kriteria Kepengurusan dalam Juknis Revitalisasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal dan Panduan Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, posisi Ketua P2SP wajib diisi oleh unsur masyarakat setempat (seperti komite sekolah, wali murid, atau tokoh masyarakat) yang memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang konstruksi. Unsur internal sekolah (guru/tendik) hanya diperbolehkan mengisi posisi Bendahara (diutamakan ASN pada sekolah negeri atau pegawai tetap yayasan pada sekolah swasta), sementara Kepala Sekolah bertindak sebagai Penanggung Jawab.
* Prinsip Swakelola Partisipatif dan Transparansi. Sebagaimana ditegaskan dalam Program Prioritas Revitalisasi Kemendikdasmen, mekanisme swakelola mewajibkan partisipasi dan kontrol publik. Menunjuk guru sebagai ketua menghilangkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah di sekolah.
* Fokus Tugas Pokok Guru (Beban Kerja Pendidik). Pemisahan peran dalam Juknis dirancang agar kepala sekolah dan guru tetap fokus menjalankan tugas utama penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar-mengajar di kelas, tanpa terseret ke dalam urusan teknis proyek pembangunan fisik.
* Potensi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Karena guru berada di bawah garis komando langsung Kepala Sekolah (selaku Penanggung Jawab sekaligus penandatangan kontrak/PKS), penunjukan guru sebagai Ketua P2SP membuat posisi ketua tidak independen dan rentan terhadap intervensi dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan barang/jasa.
Konsekuensi Administratif dan Hukum
* Teguran dan Koreksi SK. Dinas Pendidikan setempat atau tim fasilitator/pengawas berhak menolak laporan atau meminta kepala sekolah merevisi Surat Keputusan (SK) pembentukan P2SP agar sesuai dengan kriteria Juknis.
* Temuan Audit dan Sanksi Bantuan. Dalam Juknis Pelaksanaan Program Revitalisasi, ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan dapat berujung pada sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban pengembalian dana ke kas negara jika ditemukan kerugian/penyimpangan, hingga diskualifikasi sekolah dari penerima bantuan APBN pada tahun anggaran berikutnya.






