Lubuk Linggau – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sektor perbankan untuk memberikan dukungan maksimal dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya dalam menyusun akses pembiayaan untuk pelaku usaha. Pernyataan ini disampaikan oleh Asmawati, perwakilan OJK Region VII wilayah Sumbagsel, dalam acara reses Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, di Hotel Dewinda, Kota Lubuk Linggau, pada Senin, 4 Agustus 2025.
Asmawati mengungkapkan bahwa perbankan diharapkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam akses permodalan. Ia menyarankan agar perbankan memberikan kredit minimal 20 persen untuk sektor ekonomi produktif, khususnya UMKM.
“Perbankan silakan memberikan kredit minimal 20 persen untuk sektor ekonomi produktif atau UMKM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asmawati menambahkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai pembiayaan KUR. Oleh karena itu, perbankan perlu lebih giat dalam melakukan sosialisasi agar pembiayaan KUR yang tersedia dapat terserap secara maksimal.
“Ada kemudahan dalam dokumen, ada KUR yang tidak perlu agunan untuk usaha super mikro dengan pinjaman di bawah 50 juta,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar pelaku usaha mendapatkan mentoring atau pembinaan yang intensif untuk mengembangkan dan meningkatkan kelas usaha mereka. Pembiayaan yang ada seharusnya digunakan dengan tepat sasaran, mengingat banyaknya kasus di mana dana pembiayaan digunakan untuk keperluan konsumtif, bahkan untuk judi online.
“Banyak pembiayaan yang penggunaannya belum tepat sasaran. Seharusnya untuk usaha, malah digunakan untuk hal lain seperti kebutuhan konsumtif, bahkan untuk judi online. Sumsel ini masih termasuk tinggi angka judi onlinenya,” tambahnya.
Sebagai penutup, Asmawati mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh pinjaman online yang tidak terkontrol.
